Salam Keterbukaan Informasi

Berikut beberapa pertanyaan dan jawaban tentang PPID KPU Kabupaten Landak serta hal-hal terkait pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kabupaten Landak.

 PPID KPU Kabupaten Landak

1.     Apakah PPID itu?

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Landak

 2.      Bagaimana sejarah pembentukan PPID dilingkungan KPU Kabupaten Landak?

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang diberlakukan pada bulan April 2010, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Pada tahun yang sama, KPU juga menerbitkan Standar Prosedur Operasional Layanan Data dan Informasi.

Selanjutnya, sejak Agustus tahun 2014 sampai dengan tahun ini, untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik, KPU RI menjalin kerjasama dengan Indonesian Parliametary Center (IPC). Secara umum, kegiatan yang dilakukan antara IPC dan KPU, untuk empat tujuan :

a.      Membangun kesadaran tentang hak atas informasi publik;

b.      Membangun pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik;

c.       Membangun keterampilan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, mulai dari penyusuan Daftar Informasi Publik, pelayanan informasi, hingga bersidang di Komisi Informasi; dan

d.      Membangun keterampilan sebagai fasilitator pelatihan keterbukaan informasi publik.

 3.      Apakah kewajiban PPID itu?

a.      Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Publik sesuai dengan Peraturan ini;

b.      Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;

c.       Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;

d.      Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.      Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;

f.        Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;

g.      Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;

h.      Menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;

i.        Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;

j.        Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan

k.       Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

 4.      Bagaimana Struktur PPID di lingkungan KPU Kabupaten Landak?

a.       Pembina

Ketua KPU Kabupaten Landak

b.       Tim Pertimbangan

Anggota KPU Kabupaten Landak

c.        Atasan PPID

Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Landak

d.       PPID

Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Landak

e.       Tim Penghubung

Kasubbag Hukum dan Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Landak

f.        Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Seluruh Staf Sekretariat KPU Kabupaten Landak (secara bergantian)

 5.      Apakah e-PPID?

e-PPID merupakan sarana pelayanan dan penyediaan Informasi Publik secara online.

 6.      Apa saja pelayanan yang disediakan oleh e-PPID?

a.      pelayanan atas permohonan informasi.

b.      pelayanan atas keberatan pemohon informasi.

c.       pelayanan untuk mengetahui status permohonan informasi.

 7.      Apa saja kategori informasi publik yang disediakan di e-PPID?

Secara umum, kategorinya terbagi menjadi tiga, yaitu:

a)       informasi yang wajib diumumkan secara berkala

b)       informasi yang wajib diumumkan serta merta

c)       informasi yang wajib tersedia setiap saat

 8.      Apakah e-PPID merupakan bank data KPU?

e-PPID bukan bank data KPU karena tujuannya untuk melayani permohonan dan menyediakan Informasi Publik sesuai kategori Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bukan untuk mengumpulkan semua informasi/dokumen di KPU. Karena itu, sebagian informasi yang diumumkan, merupakan informasi yang merupakan link (tautan) pada laman KPU.

 9.      Siapa yang dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui e-PPID?

Setiap warga negara dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 10.  Apakah Warga Negara Asing dapat meminta informasi melalui e-PPID?

Pada dasarnya informasi yang bersifat terbuka dan telah diumumkan dapat diakses oleh siapa saja, termasuk warga negara asing. Adapun informasi yang terbuka namun tidak diumumkan (tersedia setiap saat), maka KPU akan menanyakan secara detil alasan permintaan tersebut.

 11.  Apakah publik dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kabupaten Landak tentang KPU di kabupaten/kota?

KPU Kabupaten Landak akan mengarahkan pemohon untuk mengajukan permohonan informasi kepada KPU setempat. Selain melalui e-PPID, publik juga dapat mengajukan melalui email, telepon, fax, atau datang langsung. Jika terdapat kendala teknis, KPU Kabupaten Landak dapat membantu mengkomunikasikannya kepada KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.

 12.  Apa saja hak-hak pemohon informasi?

Pemohon informasi memiliki hak :

a.      Mendapatkan informasi maklumat pelayanan yang berisi hak dan kewajiban Pemohon dan Badan Publik (KPU) serta prosedur permohonan dan pelayanan Informasi Publik;

b.      Mendapatkan pelayanan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c.       Mengajukan permintaan informasi dengan cara tertulis maupun tidak tertulis;

d.      Mengajukan bentuk informasi dan cara mendapatkan informasi dari KPU;

e.      Memperoleh tanda bukti permohonan informasi;

f.        Mendapatkan konfirmasi dari KPU atas permohonan informasi, termasuk alasan atas sebuah informasi yang dinyatakan dikecualikan;

g.      Mendapatkan informasi yang diminta sepanjang ditetapkan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka oleh KPU;

h.      Mengajukan keberatan atas keputusan dan/atau pelayanan informasi KPU;

i.        Mendapatkan jawaban atas keberatan terhadap pelayanan informasi;

j.        Mengajukan gugatan atas keputusan/pelayanan KPU ke Komisi Informasi dan prosedur hukum selanjutnya (PN/PTUN dan MA);

k.       Mendapatkan informasi publik yang telah dinyatakan terbuka oleh Komisi Informasi atau lembaga peradilan terkait sesuai ketentuan perundang-undangan;

l.        Meminta penjelasan atas isi dari sebuah dokumen yang didapatkan dari KPU, jika kurang jelas maknanya; dan

m.    Pemohon berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendampingan dari petugas selama proses permohonan informasi di KPU.

 13.  Bagaimana cara mengajukan permohonan informasi melalui e-PPID KPU Kabupaten Landak?

a)      Melakukan registrasi Pemohon terlebih dahulu pada aplikasi PPID KPU Kabupaten Landak melalui menu Permohonan Informasi, sub-menu Registrasi Pemohon;

b)      Melengkapi kolom yang telah disediakan dan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan;

c)      Apabila data Pemohon sudah lengkap, Pemohon akan menerima email konfirmasi dari PPID, bahwa pemohon sudah terdaftar dan telah bisa mengajukan permohonan informasi.

 14.  Selain melalui e-PPID, adakah cara lain untuk mendapatkan informasi publik dari KPU Kabupaten Landak?

Prinsip dasarnya, informasi publik adalah hak publik. Karena itu, KPU berupaya agar hak ini dapat dilayani dengan mudah, cepat dan dengan cara yang sederhana. Cara mendapatkan informasi publik tersebut ada dua, yaitu:

a.      Melalui pengumuman atau publikasi yang dilakukan KPU baik secara online (situs dan media sosial), offline (papan pengumuman), maupun elektronik (televisi dan radio); dan

b.      Melalui permohonan informasi, baik secara langsung (tatap muka dan telepon) atau secara tidak langsung, baik melalui surat, email, fax, dan/atau melalui e-PPID.

 15.  Bagaimana mekanisme pemberian tanggapan PPID atas permohonan informasi publik melalui e-PPID?

Tanggapan atas permohonan informasi publik akan disampaikan melalui e-mail Pemohon informasi yang dipergunakan saat registrasi.

 16.  Sebelum mengajukan permohonan melalui e-PPID, apa yang perlu diperhatikan pemohon?

a.      Pastikan apakah informasi yang diminta telah diumumkan pada situs KPU. Jika ya, maka publik dapat melihat atau mengunduhnya tanpa mengajukan permohonan;